Download Update Aplikasi GPP Satker Versi 10 Maret 2015

Update Aplikasi GPP Satker versi 10-03-2015 telah resmi dirilis di website perbendaharaan. Bagi rekan-rekan yang kesulitan untuk download melalui website perbendaharaan berikut link download alternatif Update Aplikasi GPP Satker versi 10-03-2015.

Download Update Aplikasi GPP Satker versi 10-03-2015

Adapun histori update Aplikasi GPP Satker versi 10-03-2015 adalah pengubahan aplikasi Belanja Pegawai Polri menjadi tahun 2015, dan juga update terkait perubahan referensi berupa perubahan tarif beras dan uang makan, uang lauk pauk dan juga tambahan beberapa tunjangan fungsional baru.

Download Update Aplikasi SAS Versi 15.0.4

Update Aplikasi SAS versi 15.0.4 sudah dapat diundah di website perbendaharaan. Bagi rekan-rekan yang kesulitan download dari perbendaharaan, berikut dapat di download Update Aplikasi SAS versi 15.0.4.

Alternatif Download Update Aplikasi SAS versi 15.0.4

sas1504

Berikut Histori Update Aplikasi SAS Versi 15.0.4 :

  • Perbaikan SPM UP dan GUP KP
  • Perbaikan menu Monitoring Penyelesaian SPP
  • Perbaikan menu Koreksi SPM BLU terkait nilai negatif
  • Perbaikan Modul Bendahara Pengeluaran
    • Perbaikan Kirim ADK LPJ
    • Penggabungan perekaman kuitansi dan pajak
    • Perbaikan transaksi penerimaan LPJ BPP
  • Perbaikan Modul Bendahara Penerimaan
    • Penyesuaian Import ADK Simfoni

Download Aplikasi SAIBA 2015

Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual
Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual

Aplikasi SAIBA telah resmi dirilis di website perbendaharaan. Untuk rekan-rekan yang kesulitan donwload dari website perbendaharaan, kami menyediakan link download alternatif untuk download Aplikasi SAIBA 2015.

Download Aplikasi SAIBA 2015

Beberapa hal terkait Aplikasi SAIBA 2015 yang perlu diketahui :

  • Secara interface hampir sama dengan Aplikasi SAKPA, jadi akan memudahkan rekan-rekan satker dalam mengoperasikannya.
  • Merupakan Aplikasi transisi sebelumnya nanti SAKTI (Sistem Akuntansi Terintegrasi) dirilis

Continue reading Download Aplikasi SAIBA 2015

Download PER-41/PB/2014 Tentang Aplikasi OM SPAN

PER-41/PB/2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) resmi dimuat di web perbendaharaan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014. Aplikasi OM SPAN diluncurkan dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN.

Apa itu Aplikasi OM SPAN?

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang biasa disebut Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. Aplikasi OM SPAN bisa diakses di alamat spanint.perbendaharaan.go.id atau spanint.kemenkeu.go.id.
Continue reading Download PER-41/PB/2014 Tentang Aplikasi OM SPAN

Prosedur Pembayaran Remunerasi / Tunjangan Kinerja

Pembayaran tunjangan kinerja di beberapa Kementerian/Lembaga tidak selalu bisa dilakukan tepat waktu. Sebenarnya yang paling ideal pembayaran dilakukan setiap bulan namun tetap tergantung kebijakan K/L tersebut, sehingga bisa saja tunjangan kinerja cair 3 atau 6 bulan sekali.

Faktanya masih ada K/L yang sampai saat ini pegawainya belum menerima tunjangan kinerja sejak dari Januari 2014. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini terutama soal validasi kelas jabatan, ketidaklengkapan dokumen pendukung dan belum adanya peraturan K/L soal pelaksanaan tunkin di instansinya.

Untuk lebih memahami bagaimana tunjangan kinerja sampai ke rekening pegawai, berikut ini akan diuraikan prosedur pembayaran tunjangan kinerja. Mekanisme ini sudah baku digunakan di semua Kementerian Lembaga.

Unit/Satuan Kerja

  1. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkup unit/satuan kerja setiap bulan menyusun perhitungan besarnya Tunjangan Kinerja yang menjadi hak masing-masing Pegawai dan membuat daftar nominatif Tunjangan Kinerja Pegawai bulanan dengan menggunakan form yang sudah standar (berlaku semua K/L)
  2. Perhitungan besaran Tunjangan Kinerja didasarkan pada:
    • Penilaian capaian Prestasi Kerja Pegawai berdasarkan SKP masing-masing pegawai.
    • Rekapitulasi kehadiran yang berisi ketaatan terhadap absensi/kehadiran seperti terlambat atau pulang sebelum waktunya, meninggalkan pekerjaan, Pegawai tidak masuk kerja dan lain-lain termasuk cuti. Daftar ini intinya sebagai pemotong atau pengurang tunjangan kinerja
    • Penetapan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga dan dokumen pendukung lainnya misalnya SK CPNS/PNS.
  3. Perhitungan besarnya Tunjangan Kinerja disampaikan kepada Kepala unit/satuan Kerja untuk diajukan permintaan dana Tunjangan kinerja secara berjenjang kepada KPA satker pembayar di Eselon I (biasanya Bag/Biro Keuangan Pusat atau Setjen) disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Continue reading Prosedur Pembayaran Remunerasi / Tunjangan Kinerja

Dualisme BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak akan ada tumpang tindih penyelenggaraan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Dari segi fungsi memang sama namun KIS ada kelebihan dalam pelayanannya,” kata JK pada wartawan di kantor Wakil Presiden, Senin (3/11).

Pada kesempatan yang sama, JK juga menjelaskan BPJS yang lahir dari undang-undang dan memiliki anggaran lebih banyak untuk membantu masyarakat tidak mampu. Anggaran itu yang akan digunakan untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS). “BPJS sekali lagi sesuai UU yang tergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata JK.

Sementara itu, wakil ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan pemerintah sebaiknya memakai program layanan kesehatan yang memiliki undang-undang, seperti BPJS. UU BPJS telah disahkan oleh pemerintah pada 2011 lalu. Sedangkan, Kartu Indonesia Sehat, yang digagas Jokowi sejak masa kampanye pemilihan presiden masih belum memiliki payung hukum hingga sekarang ini.

“Kalau usul saya pakailah (program) layanan kesehatan yang ada UUnya,” kata dia.

Fahri juga menyampaikan setiap program pemerintah mesti memiliki nomenklatur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau tidak tercatat di nomenklatur, program tersebut bisa keluar dari bujet anggaran pemerintah. Alhasil, hal tersebut bisa berdampak pada komplikasi atau pelanggaran atas hukum.

“Kalau beliau tetap pakai istilah KIS gabungkan saja ke BPJS supaya gak ada masalah hukum,” kata dia.

Sementara itu, DPR, katanya, juga terbuka atas masukan Presiden mengenai ketentuan hukum untuk program kesehatan pemerintah tersebut. DPR akan menerima usulan Presiden untuk merevisi Undang-Undang program kesehatan yang sudah ada.

“Kalau beliau mau cepat masukkan ke DPR sekarang. Kita bahas segera,” ujar dia.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, mengatakan perbedaan antara program KIS dan BPJS terletak pada penerima bantuannya. Untuk program KIS, penerima bantuan sejumlah 1, 7 juta jiwa merupakan masyarakat yang tidak tersasar oleh penerima bantuan kesehatan BPJS.

“Yang akan mendapatkan bantuan ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi yang baru lahir dari keluarga rentan miskin,” kata dia.

sumber www.cnnindonesia.com