Update Aplikasi GPP Satker versi 10-03-2015 telah resmi dirilis di website perbendaharaan. Bagi rekan-rekan yang kesulitan untuk download melalui website perbendaharaan berikut link download alternatif Update Aplikasi GPP Satker versi 10-03-2015.
Adapun histori update Aplikasi GPP Satker versi 10-03-2015 adalah pengubahan aplikasi Belanja Pegawai Polri menjadi tahun 2015, dan juga update terkait perubahan referensi berupa perubahan tarif beras dan uang makan, uang lauk pauk dan juga tambahan beberapa tunjangan fungsional baru.
Update Aplikasi SAS versi 15.0.4 sudah dapat diundah di website perbendaharaan. Bagi rekan-rekan yang kesulitan download dari perbendaharaan, berikut dapat di download Update Aplikasi SAS versi 15.0.4.
Aplikasi SAIBA telah resmi dirilis di website perbendaharaan. Untuk rekan-rekan yang kesulitan donwload dari website perbendaharaan, kami menyediakan link download alternatif untuk download Aplikasi SAIBA 2015.
Berikut dapat di download materi dari acara Forum Group Discussion (FGD) melalui Bimbingan Teknis atas Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Berikut dapat di download daftar dokumen yang harus disiapkan dalam rangka pemeriksaan oleh Irjen. Untuk unit kerja mohon disiapkan dokumen yang ditandai dengan warna kuning.
Sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama.
Bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama, fase penantian sejak tahun 2009 berakhir juga. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden no.108 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 17 September 2014 sebagai dasar hukum pemberian tunjangan kinerja.
Berdasarkan Peraturan Presider Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, para pegawai di lingkungan BPN berhek menerima tunjangan kinerja terhitung mulai bulan Juli 2014 dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.
Pegawai yang berhak atas tunjangan kinerja harus mempunyai jabatan tertentu. Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kemen PAN & RB. Dilihat dari daftar tunjangan kinerja per kelas jabatan, besaran tunjangan kinerja BPN tidak berbeda dengan jumlah yang diterima K/L pada batch 2013. Continue reading Download Perpres No 113 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja BPN→
Berbagi informasi perbendaharaan dan keuangan negara
